Kasus Aborsi Semakin Memperihatinkan

Ada 7000 nyawa penerus bangsa yang setiap hari dibunuh, para generasi awal yang sejatinya bisa membawa negara ini menuju pembangunan dan kemajuan dimata Dunia harus pupus begitu saja, tanpa mampu melihat tanah kelahirannya yang kaya akan Sumber Daya Alam, eloknyapemandangan serta keramahan penduduknya yang sangat tersohor. Bahkan sebelum ia dilahirkan. 

Begitulah kasus Aborsi yang terjadi dinegeri ini, ada 2,5 Juta nyawa yang melayang pertahunnya sebelum keluar dari rahim ibunda. Angka 2,5 Juta ini bahkan hanya tercatat di Indonesia saja, sementara Amerika juga menyusul dengan angka serupa yakni 2 Juta pertahun, angka ini bagi Amerika melebihi, jumlah kasus yang terjadi seperti, kriminalitas, pembunuhan, bunuh diri bahkan akibat terkena penyakit, bukan itu saja jumlah ini bahkan lebih tinggi dari pada jumlah korban akibat peperangan dimasa lalu.

Perang Dunia I, II, Civil War, Perang Vietnam dan Korea tidak mampu menandingi jumlah kematian akibat Aborsi.

Di Indonesia, kasus aborsi terjadi dalam berbagai modus, menjerat hampir semua elemen dalam masyarakat mulai dari pelajar hingga yang sudah berkeluarga.

Program Pemerintah Indonesia Rezim Baru

Akhirnya, peluncuran "kartu sakti" dilakukan pada tanggal 03 november kemarin dengan di dampingi oleh ibu negara, dan beberapa menterinya pak jokowi secara resmi mengeluarkan kartu saktinya yakni terdiri dari KIS, KIP dan KKS

Sebelum dikeluarkannya kartu sakti ini, sebelumnya memang dari masa kampanye yang lalu pak jokowi sudah mengungkapkan bahwa salah satu program yang dilaksanakan yakni dengan pengadaaan kartu sakti ini, yang merupakan lanjutan dari program yang beliau laksanakan saat masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta.

Karena dinilai sukses, maka program tersebut beliau lanjutkan saat menjabat sebagai kepala negara. Keluarnya kartu ini dinilai sebagai upaya dalam terciptanya suatu konsep "Good Goverment" atau pemerintahan yang bersih dan terbuka pada publik, terkhusus pada wacana kartu sakti ini dinilai sebagai upaya dari pemerintah untuk melindungi rakyat pedesaan.